Gorontalo – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali mencatatkan capaian akademik melalui pelaksanaan Ujian Terbuka Promosi Doktor yang digelar di Program Pascasarjana. Pada kesempatan tersebut, Sophian M. Rahmola (Ketua KPU Provinsi Gorontalo) berhasil mempertahankan Disertasinya yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tahun 2020 di Kabupaten Gorontalo.” Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga menghadirkan gagasan strategis bagi perbaikan tata kelola pemilu di Indonesia.
Adapun Dewan Penguji terdiri atas Ketua Tim Penguji Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, MP (Guru Besar UNG) mewakili Rektor; Sekretaris Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si (Guru besar UNG) mewakili Direktur Program Pascasarjana; Anggota Dr. Yanti Aneta, S.Pd, M.Si (Koordinator Program Doktor Administrasi Publik); Promotor Prof. Dr. Ansar, S.Pd., M.Si (Guru Besar UNG); Co-Promotor I Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K, M.Si (Dekan FIS UNG); Co-Promotor II Prof. Dr. Sastro M. Wantu, SH., M.Si (Guru Besar UNG); Penguji Internal I Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Guru Besar UNG); Penguji Internal II Prof. Dr. Ismet Sulila, M.Si (Guru Besar UNG); dan Penguji Eksternal Dr. Parsadaan Harahap, S.P, M.Si (Anggota KPU Republik Indonesia).
Dalam Disertasinya, Sophian mengangkat isu krusial terkait akurasi daftar pemilih yang selama ini menjadi tantangan berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Melalui pendekatan evaluasi model CIPP (context, input, process, dan product), penelitian ini menemukan bahwa secara normatif kebijakan pemutakhiran data pemilih telah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akurasi, dan inklusivitas. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, terutama pada aspek partisipasi masyarakat yang dinilai belum optimal serta proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang masih dilakukan secara manual.
Menariknya, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan digitalisasi sebagai solusi strategis melalui konsep digital enabler. Inovasi ini dipandang mampu meningkatkan efisiensi sekaligus akurasi data pemilih jika diterapkan secara sistematis dan terintegrasi. Gagasan tersebut mendapat perhatian serius dari dewan penguji, mengingat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu menjadi kebutuhan mendesak di era moderen.
Koordinator Program Studi Doktor Administrasi Publik, Dr. Yanti Aneta, S.Pd, M.Si, dalam keterangannya menyampaikan bahwa penelitian ini memiliki kontribusi penting baik secara akademik maupun praktis. “Disertasi ini tidak hanya memperkuat kajian evaluasi kebijakan publik, tetapi juga memberikan solusi konkret berbasis digital yang relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu saat ini. Kami berharap hasil penelitian ini dapat diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, Sophian M. Rahmola menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan yang diraih serta harapannya terhadap implementasi hasil penelitiannya. “Saya berharap konsep digital enabler dalam mewujudkan e-coklit yang diusulkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam meningkatkan kualitas data pemilih di Indonesia. Ke depan, integrasi teknologi dalam proses pemutakhiran data pemilih harus menjadi prioritas agar tercipta sistem pemilu yang lebih akurat, transparan, dan terpercaya,” ungkapnya.
Sejumlah pengamat menilai bahwa hasil penelitian ini memiliki relevansi tinggi dengan upaya peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Pemutakhiran data pemilih yang akurat merupakan fondasi utama dalam menjamin hak pilih warga negara serta mencegah potensi sengketa pemilu. Oleh karena itu, rekomendasi yang dihasilkan dari Disertasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara pemilu, khususnya dalam merumuskan kebijakan berbasis teknologi.
Pelaksanaan ujian terbuka ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan KPU se Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo, serta akademisi dan praktisi yang memberikan berbagai masukan konstruktif terhadap penelitian yang dipresentasikan. Dengan keberhasilan ini, Sophian M. Rahmola resmi menyandang gelar Doktor di bidang Administrasi Publik, sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik kebijakan publik di Indonesia.
Ke depan, integrasi teknologi dalam proses pemutakhiran data pemilih tidak lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Disertasi ini menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas data, dan inovasi digital dapat menjadi langkah maju menuju sistem pemilu yang lebih akurat, transparan, dan berintegritas.
