Gorontalo_Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo kembali menggelar ujian disertasi doktoral atas nama Frenky Reymond Jantu dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Kabupaten Gorontalo Utara.” Penelitian ini menjadi kontribusi akademik penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas keuangan daerah.
Ujian disertasi dilaksanakan dengan menghadirkan tim penguji dan promotor yang terdiri dari akademisi serta guru besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo maupun penguji eksternal dari luar daerah.
Bertindak sebagai Ketua Sidang yakni Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, MP selaku Guru Besar Universitas Negeri Gorontalo dan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Sementara Sekretaris Sidang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si selaku Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
Adapun anggota sidang yakni Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si. Tim promotor terdiri dari Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si sebagai Promotor, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., MT sebagai Co-Promotor I, dan Dr. Udin Hamim, S.Pd., SH., M.Si sebagai Co-Promotor II.
Sementara itu, penguji internal terdiri dari Prof. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si dan Prof. Dr. Arifin Tahir, M.Si. Adapun penguji eksternal yakni Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, MS Guru Besar Universitas Merdeka Malang.
Dalam disertasinya, Frenky Reymond Jantu meneliti evaluasi kebijakan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) di Kabupaten Gorontalo Utara dengan menggunakan metode evaluatif melalui pendekatan mixed methods. Penelitian ini menganalisis empat dimensi utama, yakni konteks, input, proses, dan produk.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek konteks, input, dan proses berada pada kategori cukup efektif, namun masih ditemukan sejumlah persoalan mendasar yang memengaruhi optimalisasi penyelesaian TLHP. Pada aspek konteks, kebijakan pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya dijabarkan dalam regulasi daerah, termasuk masih adanya kekosongan hukum dalam penanganan kerugian keuangan oleh pihak ketiga. Selain itu, ego sektoral antar perangkat daerah menyebabkan TLHP belum menjadi prioritas utama dalam kinerja organisasi.
Pada aspek input, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Sementara pada aspek proses, lemahnya komitmen pimpinan serta belum diterapkannya sanksi yang tegas menyebabkan penyelesaian TLHP belum berjalan optimal.
Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya capaian penyelesaian temuan kerugian keuangan daerah, baik dari sisi ketepatan waktu maupun nilai pengembalian kerugian keuangan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa belum optimalnya penyelesaian TLHP turut berdampak pada menurunnya akuntabilitas keuangan daerah, keterlibatan aparat penegak hukum, rendahnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sebagai kontribusi akademik dan praktis, penelitian ini mengusulkan Model Evaluasi Feroja, yakni model evaluasi yang mengintegrasikan Model CIPP yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam dan metode AHP yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, serta dipadukan dengan formula NABT. Model tersebut menghasilkan pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif, terukur, objektif, dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan maupun perbaikan kebijakan penyelesaian TLHP di daerah.
Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik.
