Gorotalo_Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo kembali menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema “Paradigma Baru Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan di Era Pemerintahan Terbuka.” Kegiatan ini menjadi ruang akademik strategis dalam membahas dinamika pengawasan publik, inovasi kebijakan, serta tantangan implementasi tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka dan partisipatif.
Acara resmi dibuka oleh Wakil Direktur I Pascasarjana UNG, Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si, mewakili pimpinan Pascasarjana UNG. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan sebagai bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang responsif dan akuntabel.
“Era pemerintahan terbuka menuntut inovasi dalam pengawasan serta evaluasi kebijakan. Akademisi, peneliti, dan praktisi perlu berkolaborasi untuk menghasilkan kebijakan publik yang tidak hanya efektif, tetapi juga partisipatif dan transparan,” ungkap Prof. Hasim dalam sambutannya.
Webinar ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi dan latar belakang keilmuan, yaitu Dr. Sri Nuryanti, MA (BRIN); Dr. Yanti Aneta, M.Si (Kaprodi S3 Administrasi Publik UNG); Sophian Rahmola, M.Si (Mahasiswa S3 AP UNG); Sakbir, M.AP (Mahasiswa S3 AP UNG)
Diskusi mengupas isu-isu penting seperti inovasi pengawasan berbasis data, evaluasi kebijakan partisipatif, transparansi publik, serta pergeseran model governance yang adaptif terhadap tuntutan digitalisasi.
Kegiatan dipandu oleh Dr. Idham Mantali, SE., MM, selaku moderator, yang memastikan jalannya diskusi berlangsung interaktif dan produktif.
Webinar yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan akademisi, mahasiswa, peneliti, serta pemerhati kebijakan publik. Peserta juga mendapatkan e-sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam kegiatan ilmiah tersebut.
Dengan terselenggaranya webinar ini, Pascasarjana UNG menegaskan komitmennya dalam mendorong lahirnya gagasan-gagasan inovatif dan kajian akademik yang berkontribusi bagi penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
