Gorontalo — Seminar Proposal Disertasi Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menghadirkan sebuah refleksi menarik tentang makna kesetaraan, etika akademik, dan keteladanan seorang pejabat publik dalam menjalani proses pendidikan tinggi.

Seminar proposal disertasi atas nama Idrus M.T. Mopili, mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik dengan NIM 706625020, dilaksanakan di Aula Pascasarjana UNG. Idrus M.T. Mopili yang saat ini mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, mengangkat penelitian berjudul “Relasi Kelembagaan Partai Politik dan Birokrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pasca Pemilu 2024 di Provinsi Gorontalo.

Seminar tersebut tidak hanya menjadi bagian dari tahapan akademik dalam penyelesaian studi doktoral, tetapi juga menghadirkan pesan penting mengenai bagaimana seorang pejabat publik menempatkan dirinya dalam lingkungan akademik.

Ketika Jabatan Ditinggalkan di Depan Pintu Ruang Akademik

Salah satu momen yang menarik perhatian dalam pelaksanaan ujian disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., Rektor Universitas Negeri Gorontalo, yang sekaligus menjadi Co-Promotor I dalam disertasi Idrus M.T. Mopili.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UNG mengungkapkan pengalamannya ketika Idrus M.T. Mopili datang untuk melakukan bimbingan disertasi.

Menurut Prof. Eduart, ketika menghadap untuk keperluan bimbingan, Idrus M.T. Mopili pernah menunggu di ruang tunggu Rektor selama kurang lebih satu jam. Menariknya, selama menunggu, Idrus tidak menggunakan posisinya sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan perlakuan khusus.

Bahkan, Idrus tidak menyampaikan melalui sekretaris pribadinya bahwa yang sedang menunggu adalah Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Ia memilih menunggu sebagaimana mahasiswa lainnya yang datang untuk mendapatkan pelayanan akademik.

“Beliau datang sebagai mahasiswa. Tidak pernah menyampaikan kepada Sespri bahwa yang menunggu adalah Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Beliau menunggu sebagaimana mahasiswa lainnya dan memosisikan dirinya sebagai mahasiswa yang harus mengikuti proses akademik,” demikian pesan yang disampaikan Prof. Eduart dalam forum ujian.

Pernyataan tersebut sontak menjadi refleksi tersendiri bagi para mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik yang hadir dalam seminar.

Di tengah kuatnya identitas jabatan dan posisi sosial seseorang, sikap Idrus menunjukkan bahwa ruang akademik memiliki nilai kesetaraan yang tidak mengenal pangkat dan jabatan. Ketika seseorang memasuki ruang akademik sebagai mahasiswa, maka identitas akademiknya menjadi bagian yang harus dikedepankan.

Jabatan Publik dan Integritas Akademik

Sikap tersebut menjadi semakin relevan karena penelitian yang diangkat Idrus M.T. Mopili justru berbicara mengenai relasi kelembagaan antara partai politik dan birokrasi dalam tata kelola pemerintahan daerah pasca Pemilu 2024.

Sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, pengalaman praktis yang dimiliki Idrus memberikan perspektif empiris yang kuat terhadap dinamika pemerintahan daerah. Namun, dalam proses pendidikan doktoral, pengalaman dan jabatan tersebut ditempatkan sebagai objek refleksi akademik, bukan sebagai instrumen untuk memperoleh keistimewaan.

Di sinilah pendidikan doktoral memperoleh makna yang lebih luas. Pendidikan doktor bukan semata-mata proses memperoleh gelar akademik, tetapi juga proses membangun cara berpikir ilmiah, integritas intelektual, keterbukaan terhadap kritik, dan kemampuan mempertanggungjawabkan gagasan secara akademik.

Seminar proposal menjadi ruang untuk menguji gagasan tersebut secara terbuka melalui dialog antara promotor, co-promotor, penguji, dan mahasiswa.

Diuji Secara Akademik, Ditempa Secara Intelektual

Seminar proposal disertasi Idrus M.T. Mopili dipimpin oleh Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Tim Penguji. Sementara itu, tim pembimbing dan penguji terdiri atas Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. selaku Promotor, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT. selaku Co-Promotor I, Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si. selaku Co-Promotor II, Prof. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si. selaku Penguji Internal I, serta Dr. Udin Hamim, S.Pd., SH., M.Si. selaku Penguji Internal II.

Diskusi akademik berlangsung dengan mengedepankan telaah kritis terhadap substansi penelitian, terutama terkait relasi kelembagaan partai politik dan birokrasi dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah pasca Pemilu 2024 di Provinsi Gorontalo.

Kajian ini memiliki arti strategis karena hubungan antara kekuatan politik dan birokrasi merupakan salah satu isu penting dalam administrasi publik. Relasi tersebut perlu dikelola dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang demokratis, profesional, akuntabel, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keteladanan yang Lebih Besar dari Sekadar Gelar

Kisah Idrus M.T. Mopili menunggu hampir satu jam di ruang tunggu Rektor mungkin terlihat sederhana. Namun, dalam perspektif etika akademik dan kepemimpinan publik, peristiwa tersebut menyimpan pesan yang jauh lebih besar.

Seorang pejabat publik dapat memiliki kewenangan yang besar di ruang pemerintahan, tetapi ketika memasuki ruang akademik, ia tetap seorang pembelajar.

Sikap tersebut menjadi contoh bahwa semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin penting pula kemampuan untuk menempatkan diri secara proporsional.

Bagi mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik, pesan yang disampaikan Rektor UNG tersebut dapat menjadi pembelajaran bahwa integritas tidak hanya diuji melalui keputusan besar, tetapi juga melalui kesediaan untuk menghormati proses, aturan, dan kesetaraan dalam hal-hal sederhana.

Seminar proposal disertasi Idrus M.T. Mopili pada akhirnya bukan hanya tentang menguji sebuah rancangan penelitian. Lebih dari itu, momentum tersebut menghadirkan pembelajaran tentang bagaimana jabatan, ilmu, etika, dan kerendahan hati dapat berjalan beriringan dalam membangun seorang pemimpin publik yang berintegritas.

Bagi Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana UNG, nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dari ikhtiar membangun tradisi akademik yang tidak hanya melahirkan doktor yang kuat secara keilmuan, tetapi juga pemimpin publik yang mampu menempatkan ilmu, etika, dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan personal dan jabatan.