Gorontalo (06/10/2026)_Kemiskinan pada masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan rendahnya pendapatan. Di balik persoalan kemiskinan terdapat keterisolasian geografis, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, minimnya infrastruktur dasar, terbatasnya akses ekonomi, serta persoalan kelembagaan yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam penelitian disertasi Sainudin Latare, mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, dengan judul “Kebijakan Penuntasan Kemiskinan pada Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.”Penelitian ini menempatkan masyarakat KAT sebagai kelompok yang membutuhkan kebijakan publik yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan, kemandirian, integrasi sosial, serta keberlanjutan hasil pembangunan.
1. Kemiskinan yang Tidak Sekadar Persoalan Ekonomi
Penelitian berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat KAT di Kabupaten Gorontalo Utara masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi. Dalam sinopsis disertasi disebutkan bahwa masyarakat KAT menghadapi persoalan keterpencilan wilayah, keterbatasan pelayanan dasar, rendahnya akses ekonomi, kerentanan pangan, dan hambatan kelembagaan.
Di Kabupaten Gorontalo Utara, masyarakat KAT tercatat tersebar pada enam desa dengan jumlah sekitar 280 kepala keluarga atau 1.070 jiwa. Berbagai intervensi pemerintah telah dilakukan melalui bantuan usaha, pembangunan permukiman layak huni, fasilitas sosial, dan pendampingan. Namun, penelitian menemukan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan kapasitas implementasi di daerah, terutama terkait koordinasi lintas instansi, anggaran, kualitas data, sarana prasarana, kompetensi pendamping, dan keberlanjutan program.
Di sinilah persoalan penelitian menjadi penting. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari berapa banyak bantuan yang diberikan atau berapa banyak rumah yang dibangun. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu mengubah kehidupan masyarakat KAT menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan?
Penelitian ini kemudian membaca persoalan tersebut melalui tiga aspek utama, yaitu konten kebijakan, konteks implementasi, serta dampak dan perubahan yang terjadi pada masyarakat KAT.
2. Membaca Kebijakan dari Desain hingga Dampaknya
Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam penuntasan kemiskinan masyarakat KAT.
Secara khusus, penelitian diarahkan 1) Menganalisis konten kebijakan penuntasan kemiskinan pada masyarakat KAT; 2) Menganalisis konteks implementasi kebijakan, termasuk aktor, kelembagaan, kepatuhan, responsivitas, dan sumber daya; 3) Menganalisis dampak dan perubahan yang muncul setelah kebijakan diimplementasikan.
Pendekatan tersebut menggunakan perspektif implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, terutama melalui dua dimensi besar, yaitu content of policy dan context of implementation. Penelitian kemudian memperluas pembacaan tersebut dengan melihat dampak ekonomi, sosial, budaya, akses layanan dasar, partisipasi, dan interaksi masyarakat KAT.
Berdasarkan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian menggali pengalaman pemerintah, pendamping, akademisi, serta masyarakat KAT. Sebanyak 37 informan dilibatkan dalam penelitian, sehingga perspektif kebijakan tidak hanya dibaca dari sisi pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, tetapi juga dari kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat.
3. Dewan Penguji
Disertasi tersebut diuji oleh akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Negeri Manado.
Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, MP. — Ketua;Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si. — Sekretaris;Dr. Yanti Aneta, M.Si. — Anggota;Prof. Dr. Sastro M. Wantu, S.H., M.Si. — Promotor;Dr. Sukarman Kamuli, M.Si. — Co-Promotor I;Dr. Irawaty Igirisa, S.Pd., M.Si. — Co-Promotor II;Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. — Penguji Internal I;Prof. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si. — Penguji Internal II; danProf. Dr. Ferdinand Kerebungu, M.Si. — Penguji Eksternal dari Universitas Negeri Manado, Jurusan Sosiologi.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa penelitian tentang kemiskinan masyarakat adat terpencil memang membutuhkan perspektif multidisipliner. Administrasi publik, kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, hingga perspektif sosial menjadi penting untuk memahami persoalan KAT secara lebih komprehensif.
4. Novelty: Model Pemberdayaan Berkelanjutan Berbasis SIGAP
Salah satu bagian penting dari Disertasi ini adalah tawaran novelty berupa Model Pemberdayaan Berkelanjutan Berbasis SIGAP (Sustainable; Integrated; Governed: Adaptive; Participative).
Model tersebut lahir dari temuan penelitian mengenai adanya missing link dalam implementasi kebijakan. Walaupun kebijakan telah memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, partisipasi sosial, dan interaksi masyarakat, penelitian menemukan bahwa keberlanjutan ekonomi, integrasi lintas sektor, tata kelola program, kemampuan adaptasi, dan partisipasi masyarakat belum berjalan secara optimal.
SIGAP tidak sekadar menawarkan program baru, tetapi berusaha menjembatani kesenjangan antara implementasi kebijakan dan keberlanjutan hasil pemberdayaan. Hal menarik lainnya adalah integrasi kearifan lokal Huyula ke dalam model pemberdayaan. Huyula yang mengandung nilai gotong royong, saling membantu, tanggung jawab, kebersamaan, dan solidaritas sosial diposisikan sebagai modal sosial yang dapat memperkuat tata kelola kebijakan.
Masyarakat KAT tidak ditempatkan hanya sebagai objek penerima program, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki pengetahuan, nilai sosial, identitas budaya, dan kapasitas yang dapat menjadi bagian dari desain kebijakan. Model SIGAP kemudian menawarkan arah kebijakan yang bergerak dari paradigma “memberikan bantuan” menuju “membangun kapasitas dan keberlanjutan.” Inilah salah satu kontribusi penting penelitian tersebut bagi pengembangan administrasi publik dan kebijakan penanggulangan kemiskinan masyarakat adat terpencil.
Koordinator Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Yanti Aneta memberikan tanggapan atas penelitian promovendus:
“Penelitian promovendus memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam melihat penuntasan kemiskinan pada masyarakat Komunitas Adat Terpencil. Penelitian ini tidak berhenti pada bagaimana kebijakan dilaksanakan, tetapi juga melihat perubahan dan keberlanjutan manfaat yang diterima masyarakat. Pengembangan Model SIGAP menjadi bagian penting karena menghubungkan keberlanjutan, integrasi, tata kelola, adaptasi, dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka pemberdayaan.”
Pandangan tersebut sejalan dengan arah temuan penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KAT telah menghasilkan sejumlah perubahan positif, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi, koordinasi lintas sektor, tata kelola, adaptasi, dan partisipasi masyarakat.
Penelitian tidak hanya berbicara mengenai kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara, tetapi juga menghadirkan refleksi yang lebih luas mengenai bagaimana kebijakan publik seharusnya hadir di tengah kelompok masyarakat yang memiliki karakter geografis, sosial, dan budaya yang khas.
