Purwokerto — Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Ichsan Budiman Wantogia bersama tim peneliti berhasil meraih penghargaan Young Scholars Award dalam rangkaian IAPA Annual Conference 2026 & ICPSH FISIP Unsoed 2026 yang diselenggarakan pada 21–23 Oktober 2026 di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah.
Penghargaan tersebut diberikan atas karya ilmiah berjudul “Social Conflict Resolution in Gold Mining from a Collaborative Governance Perspective: A Study in the PT Gorontalo Minerals Concession Area in Bone Bolango Regency.” Karya ini ditulis oleh Ichsan Budiman Wantogia, Rauf A. Hatu, Yanti Aneta, dan Udin Hamim dari Universitas Negeri Gorontalo. Capaian tersebut menjadi pengakuan akademik terhadap upaya pengembangan kajian administrasi publik yang berorientasi pada penyelesaian persoalan sosial melalui pendekatan tata kelola kolaboratif.
Konferensi internasional ini diselenggarakan oleh Indonesian Association for Public Administration (IAPA) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Mengusung tema “Navigating Transitions: Governance, Society, and Global Connectivity in the Age of Digital Transformation,” forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan, diseminasi hasil penelitian, serta dialog akademik mengenai dinamika tata kelola pemerintahan dan perubahan sosial di tengah transformasi digital.
Penghargaan Young Scholars Award memiliki arti penting bagi pengembangan tradisi akademik di lingkungan perguruan tinggi. Pengakuan ini tidak hanya merepresentasikan capaian dalam forum ilmiah, tetapi juga menunjukkan pentingnya keterlibatan mahasiswa doktoral dalam menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan persoalan publik. Bagi Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana UNG, prestasi tersebut menjadi momentum untuk terus memperkuat budaya riset, publikasi ilmiah, dan partisipasi dalam jejaring akademik nasional maupun internasional.
Secara substantif, penelitian yang memperoleh penghargaan ini mengangkat persoalan penyelesaian konflik sosial dalam aktivitas pertambangan emas di wilayah konsesi PT Gorontalo Minerals, Kabupaten Bone Bolango. Isu tersebut relevan dengan kajian administrasi publik karena konflik pemanfaatan sumber daya alam tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut relasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Situasi ini membutuhkan mekanisme tata kelola yang mampu mempertemukan kepentingan, membangun kepercayaan, serta menciptakan ruang dialog yang inklusif.
Melalui perspektif collaborative governance, penelitian ini menempatkan kolaborasi sebagai pendekatan penting untuk memahami dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik. Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan, tetapi juga perlu membangun proses interaksi yang memungkinkan masyarakat dan pihak-pihak terkait berpartisipasi dalam perumusan solusi. Efektivitas tata kelola konflik dengan demikian perlu dilihat dari kemampuan para aktor membangun komunikasi, merumuskan kepentingan bersama, dan mengembangkan kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kajian ini juga memiliki relevansi bagi pengembangan kebijakan publik di daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan beragam kepentingan. Perspektif administrasi publik memungkinkan persoalan konflik pertambangan dianalisis bukan sekadar sebagai peristiwa sosial, melainkan sebagai tantangan kelembagaan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, kejelasan peran, akuntabilitas, dan kapasitas pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian masalah secara berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan perspektif bagi pengembangan tata kelola pertambangan yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat.
Bagi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, capaian ini mempertegas pentingnya pengembangan penelitian Doktoral yang berangkat dari persoalan nyata di kawasan, tetapi memiliki relevansi konseptual yang lebih luas. Isu pertambangan di Bone Bolango, misalnya, dapat menjadi sumber pembelajaran akademik mengenai hubungan antara institusi, masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah dalam mengelola perbedaan kepentingan. Orientasi tersebut sejalan dengan kebutuhan pengembangan ilmu administrasi publik yang tidak hanya berfokus pada aspek teoretis, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan tata kelola dan penyelesaian masalah publik.
Keberhasilan meraih Young Scholars Award diharapkan menjadi motivasi bagi mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik UNG untuk terus meningkatkan kualitas penelitian, memperluas kolaborasi akademik, dan mempresentasikan temuan ilmiah pada forum internasional. Prestasi ini sekaligus menunjukkan bahwa isu-isu lokal Gorontalo memiliki potensi untuk menjadi kontribusi ilmiah yang diperhitungkan dalam percakapan akademik yang lebih luas.
Penghargaan tersebut bukan hanya tentang pengakuan terhadap sebuah karya ilmiah, melainkan juga tentang pentingnya menjadikan penelitian sebagai instrumen untuk memahami dan merespons persoalan masyarakat. Melalui penguatan riset kolaboratif dan tradisi akademik yang produktif, Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo diharapkan terus melahirkan kontribusi ilmiah yang memperkaya pengembangan ilmu administrasi publik sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
