Gorontalo - Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Berangkat dari kondisi tersebut, Prasaja Arifiyanto melakukan penelitian disertasi berjudul “Evaluasi Kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Gorontalo” pada Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
Penelitian tersebut mengkaji efektivitas implementasi kebijakan penanganan ATS yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Meskipun alokasi anggaran pendidikan telah melebihi 20 persen APBD dan didukung regulasi daerah, angka ATS di Gorontalo masih mencapai 25,05% pada tahun 2023, khususnya pada kelompok usia 16–18 tahun.
Dalam disertasinya, Prasaja menelaah berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan kebijakan, mulai dari administrasi, hukum, dan politik hingga faktor sosial serta lingkungan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanganan ATS di Provinsi Gorontalo telah memiliki legitimasi hukum yang kuat serta dukungan anggaran yang memadai. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan persepsi terhadap pentingnya pendidikan menengah.
Koordinator Program Doktor Administrasi Publik, Dr. Yanti Aneta, menilai penelitian tersebut memiliki kontribusi strategis bagi pengembangan kebijakan publik di sektor pendidikan.
"Penelitian ini memberikan perspektif yang komprehensif mengenai persoalan anak tidak sekolah di Gorontalo. Temuan yang dihasilkan tidak hanya mengidentifikasi berbagai kendala implementasi kebijakan, tetapi juga menawarkan rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program yang lebih efektif dan tepat sasaran," ujarnya.
Penelitian juga menemukan bahwa faktor lingkungan sosial dan perilaku masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan upaya penurunan angka anak tidak sekolah. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dinilai perlu diperluas tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada dimensi sosial dan budaya masyarakat.
Sementara itu, Prasaja Arifiyanto selaku peneliti menjelaskan bahwa persoalan anak tidak sekolah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah pendidikan.
"Penanganan anak tidak sekolah membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Selain memperkuat kebijakan dan program pemerintah, diperlukan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif bagi anak untuk tetap bersekolah," ujarnya.
Sebagai rekomendasi, penelitian tersebut mendorong reorientasi kebijakan dari pendekatan supply-oriented menuju demand-oriented, penguatan program afirmasi berbasis conditional cash transfer, serta pengembangan model collaborative governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan anak tidak sekolah.
Ujian promosi Doktor ini melibatkan dewan penguji yang terdiri atas Ketua Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT, Sekretaris Prof. Dr. Mahludin H. Baruwadi, MP, Promotor Prof. Dr. Rauf Hatu, M.Si, Co-Promotor I Prof. Dr. Ismet Sulila, SE., M.Si, dan Co-Promotor II Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si. Turut hadir sebagai penguji internal Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si dan Prof. Dr. Sastro Mustafa Wantu, SH., M.Si, serta penguji eksternal Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si (Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk menekan angka anak tidak sekolah sekaligus meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Gorontalo.
