GORONTALO – Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali melahirkan doktor baru melalui Sidang Promosi Doktor Program Studi Administrasi Publik yang dilaksanakan di Ruang Sidang Promosi Doktor Pascasarjana UNG, Rabu (10/6/2026).
Dalam sidang yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, MP tersebut, Marlian Mohamad berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Evaluasi Program Bantuan Kapal Perikanan Berbasis Keberlanjutan Lokal Bagi Nelayan di Kabupaten Gorontalo.”
Penelitian yang dilakukan Marlian berangkat dari fenomena resource-welfare paradox, yakni kondisi ketika daerah yang memiliki sumber daya kelautan melimpah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara optimal. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kecamatan Batudaa Pantai, Biluhu, dan Bilato, penelitian ini mengevaluasi efektivitas Program Bantuan Kapal Perikanan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Salah satu kontribusi utama dari penelitian tersebut adalah lahirnya model evaluasi CIPP-SI (Context, Input, Process, Product – Sustainable Integrated). Model ini merupakan pengembangan dari model evaluasi CIPP yang mengintegrasikan dimensi keberlanjutan lokal, tata kelola adaptif, modal relasional, serta kesadaran ekologis dalam mengukur keberhasilan program pemerintah.
Menurut Marlian, keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan program dalam membangun kemandirian dan keberlanjutan kehidupan penerima manfaat.
“Evaluasi kebijakan publik perlu melihat dampak jangka panjang yang dihasilkan. Program bantuan tidak hanya harus mampu meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan,” ungkapnya saat memaparkan hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek konteks dan produk, Program Bantuan Kapal Perikanan berjalan sangat optimal. Program tersebut mampu mendorong transformasi nelayan dari buruh tangkap menjadi pemilik aset produktif. Perubahan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan sekaligus memperkuat mobilitas sosial masyarakat pesisir.
Meski demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan pada aspek input dan proses. Rendahnya literasi administratif kelompok nelayan serta keterbatasan pengawasan pasca-penyaluran bantuan menjadi faktor yang masih perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas program.
Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik Pascasarjana UNG, Dr. Yanti Aneta, M.Si, menyampaikan apresiasi atas kontribusi akademik yang dihasilkan melalui penelitian tersebut. Menurutnya, model CIPP-SI menawarkan perspektif baru dalam evaluasi kebijakan publik yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.
“Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang evaluasi kebijakan. Model CIPP-SI tidak hanya menilai keberhasilan program dari sisi administratif, tetapi juga mengukur sejauh mana kebijakan mampu memperkuat kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan masyarakat penerima manfaat,” ujar Yanti.
Lebih lanjut, ia berharap hasil penelitian tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengevaluasi berbagai program pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
Sidang promosi doktor tersebut turut dihadiri dewan penguji yang terdiri Rektor UNG yang di wakili oleh Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, MP, Direktur Pascasarjana oleh Prof. Dr. Dra. Weny J.A. Musa, M.Si, selanjutnya Prof. Dr. Ansar, S.Pd., M.Si selaku promotor, Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si sebagai co-promotor I, Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si sebagai co-promotor II, Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si dan Dr. Yanti Aneta, M.Si selaku penguji internal, serta penguji eksternal Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si dari Universitas Negeri Makassar.
Dengan keberhasilan mempertahankan disertasinya, Marlian Mohamad resmi menyandang gelar Doktor Administrasi Publik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan pembangunan pesisir yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
