Gorontalo- Pembangunan sektor pariwisata dewasa ini tidak lagi cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah adalah bagaimana memastikan bahwa masyarakat lokal memperoleh manfaat nyata dari aktivitas pariwisata sekaligus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Perspektif inilah yang menjadi fokus penelitian doktoral Dr. Fadli Sandewa, S.IP., M.AP, yang berhasil mempertahankan disertasinya pada Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
Dalam sidang promosi doktor yang dipimpin oleh Prof. Dr. Mahludin H. Baruwadi, MP selaku Ketua Dewan Penguji dan Sekretaris Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si (Wakil Direktur Pascasarjana UNG), Fadli Sandewa mempresentasikan disertasinya berjudul “Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Melalui Pelibatan Komunitas Lokal di Kabupaten Banggai Laut.”
Penelitian tersebut dibimbing oleh Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si sebagai Promotor, dengan Dr. Sukarman Kamuli, M.Sisebagai Co-Promotor I dan Prof. Dr. Yowan Tamu, M.A. sebagai Co-Promotor II. Adapun tim penguji terdiri atas Prof. Dr. Sastro M. Wantu, SH., M.Si, Dr. Yacob Noho Nani, S.Pd., M.Si, serta penguji eksternal Prof. Dr. Drs. H. Slamet Riadi Cante, M.Si dari Universitas Tadulako.
Penelitian ini mengangkat isu strategis mengenai tata kelola destinasi wisata yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan government-led, yakni pembangunan yang lebih banyak ditentukan oleh pemerintah sebagai aktor utama. Meskipun secara normatif kebijakan pariwisata telah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya integrasi kebijakan, minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis.
Dalam praktiknya, masyarakat lokal sering kali hanya dilibatkan pada tahapan administratif dan formalitas partisipasi. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai potensi sosial, budaya, dan ekonomi yang dimiliki masyarakat belum mampu dioptimalkan sebagai kekuatan utama pembangunan destinasi wisata. Akibatnya, distribusi manfaat ekonomi menjadi kurang merata dan daya saing destinasi wisata berkembang secara lambat.
Padahal, masyarakat lokal merupakan aktor yang paling memahami karakteristik wilayahnya. Mereka memiliki pengetahuan budaya, jaringan sosial, serta pengalaman yang dapat menjadi modal penting dalam membangun destinasi wisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata tidak dapat lagi hanya mengandalkan pendekatan top-down yang menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan.
Sebagai kontribusi ilmiah dan kebaruan penelitian (novelty), Fadli Sandewa menawarkan model Community-Led Destination Development (CLDD). Model ini menempatkan komunitas lokal sebagai penggerak utama (policy leader) dalam tata kelola destinasi wisata. Melalui model tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan dalam merencanakan, mengelola, mengawasi, dan mengembangkan destinasi wisata secara kolaboratif.
Model CLDD dibangun atas prinsip perencanaan partisipatif, kepemimpinan lokal, kolaborasi multipihak, serta penguatan inovasi berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini diyakini mampu menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dibandingkan model pembangunan yang terlalu berpusat pada pemerintah.
Dalam perspektif administrasi publik, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori Collaborative Governance dan Participatory Planning. Hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kemitraan yang setara dan produktif.
Bagi pemerintah daerah, temuan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan pariwisata masa depan harus diarahkan pada penguatan kapasitas komunitas lokal, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat, serta pembentukan mekanisme kolaborasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh investor atau pelaku usaha tertentu, tetapi juga oleh masyarakat yang hidup dan berkembang di sekitar destinasi wisata tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan destinasi wisata tidak semata-mata diukur dari jumlah wisatawan yang datang, melainkan dari seberapa besar masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan. Karena itu, transformasi paradigma dari government-led menuju community-led merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan.
"Destinasi wisata yang berkelanjutan bukan hanya dibangun untuk masyarakat, tetapi dibangun bersama masyarakat."
